Ketika Aspal Menjadi Medan Tempur: Membaca Ulang Fragmentasi Sosial Kota dari Benturan Ojek Daring dan Massa Mahasiswa

Pendahuluan: Sinyal Bahaya dari Trottoar yang Terbelah

Di banyak kota besar dunia, jalan raya bukan sekadar infrastruktur transportasi. Ia adalah panggung tempat berbagai kepentingan sosial bertemu, bergesekan, dan kadang bertabrakan. Insiden antara pengemudi ojek daring dan kelompok mahasiswa di kawasan perkotaan yang diulas dalam laporan yang merujuk pada Pelajaran Pahit dari Bentrok UNM yang Mengubah Wajah Kampus menjadi pengingat bahwa gesekan horizontal antarwarga tak pernah benar-benar tiba-tiba. Ia adalah hasil akumulasi dari tata kelola ruang publik yang timpang, kerentanan ekonomi yang saling bertumpuk, dan teknologi yang mempercepat mobilisasi massa.

Sebagai pengamat yang terbiasa membandingkan dinamika urban di berbagai belahan dunia, saya melihat pola yang familier: ketika dua kelompok dengan daya tawar struktural rendah dipaksa berbagi ruang yang sama tanpa mekanisme penyelesaian konflik yang memadai, yang muncul bukan solidaritas, melainkan fragmentasi. Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang salah, tetapi mengapa kota-kota kita terus memproduksi kondisi yang membuat benturan semacam ini hampir tak terhindarkan.

Daftar Isi

• Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama: Antara Tuntutan Politik dan Tuntutan Nafkah
• Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik
• Refleksi Kritis: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga
• Penutup: Menata Ulang Ruang Publik yang Retak

Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama: Antara Tuntutan Politik dan Tuntutan Nafkah

Konflik horizontal di kawasan perkotaan kerap meletup ketika dua kelompok dengan kepentingan mendesak saling berbenturan di ruas jalan arteri yang terbatas. Di satu sisi, mahasiswa memanfaatkan badan jalan sebagai ruang artikulasi politik. Aksi unjuk rasa memang sejak lama menggunakan pemblokiran akses jalur sebagai instrumen unjuk kekuatan simbolik untuk menarik perhatian publik dan menekan pembuat kebijakan. Ini adalah strategi yang di banyak negara demokrasi lain juga dipraktikkan, meski sering menuai kritik karena mengorbankan mobilitas warga lain.

Di sisi lain, pengemudi ojek daring bekerja di bawah kendali algoritma yang menuntut ketepatan waktu tempuh, efisiensi rute, dan pemenuhan target harian. Terhambatnya akses jalan langsung memotong pendapatan riil serta berisiko mendatangkan penalti performa dari sistem aplikasi. Dalam kerangka ekonomi gig global, pekerja platform memang hidup dalam tekanan real-time yang tak memberi ruang toleransi. Tidak ada kompensasi ketika rute terputus, tidak ada jaring pengaman ketika target meleset.

Ketika dua desakan ini bertemu tanpa mediasi seketika, gesekan kecil di garis depan unjuk rasa dengan cepat menyulut eskalasi fisik. Adu argumen saat melintasi barisan demonstrasi dapat segera berujung pada perusakan properti dan benturan massal antarkelompok. Pertanyaan skeptis yang perlu diajukan: mengapa negara dan otoritas kota tidak menyediakan kanal mediasi yang memadai sebelum dua kelompok rentan ini saling berhadapan? Di kota-kota seperti Seoul atau Berlin, misalnya, protes jalanan biasanya diwajibkan menyediakan koridor khusus bagi pekerja esensial dan transportasi umum, sebuah praktik yang secara sadar mencegah tabrakan kepentingan semacam ini.

Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik

Ciri paling kentara dari dinamika pekerja sektor ekonomi gig adalah kecepatan konsolidasi massanya. Jaringan grup pesan instan yang sehari-hari berfungsi sebagai bantalan perlindungan mandiri untuk berbagi rute atau informasi darurat dapat berubah seketika menjadi kanal mobilisasi fisik. Ini bukan fenomena khas satu negara. Di India, Brasil, atau Nigeria, kelompok pekerja platform juga dikenal memiliki kemampuan menggalang ratusan orang hanya dalam hitungan menit melalui WhatsApp dan Telegram ketika salah satu anggota mereka merasa dizalimi.

Penyebaran cuplikan video pendek tanpa konteks utuh di media sosial memantik apa yang disebut Émile Durkheim sebagai solidaritas mekanis: kerugian yang dialami satu anggota dipandang sebagai ancaman langsung terhadap martabat seluruh paguyuban. Ratusan pengemudi dapat bergerak mendatangi titik lokasi dalam waktu singkat, melampaui kemampuan negosiasi lapangan maupun pengendalian awal aparat setempat. Dalam sosiologi perkotaan, ini disebut sebagai flash mob solidarity — solidaritas yang dipicu oleh afek kolektif sesaat, bukan oleh organisasi formal yang terlembaga.

Kecepatan ini memiliki sisi ganda. Di satu sisi, ia adalah bentuk perlindungan diri yang sah di tengah absennya jaminan sosial formal. Di sisi lain, ia rentan dimanipulasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Industri teknologi memang memberi alat komunikasi, tetapi tidak memberi mekanisme verifikasi yang setara bagi komunitas penggunanya. Ini adalah paradoks ekonomi platform yang jarang dibahas: konektivitas tinggi tanpa tata kelola komunitas yang memadai.

Refleksi Kritis: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga

Tragedi dari bentrokan horizontal ini adalah hilangnya empati antara dua kelompok yang sebenarnya memikul beban ketidakpastian struktural yang serupa. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keadilan kebijakan publik, sementara mitra ojol berjuang menjaga kepastian nafkah harian. Keduanya adalah produk dari tata kelola ekonomi-politik yang sama-sama timpang. Namun, dalam momen benturan, mereka justru diposisikan sebagai musuh satu sama lain.

Pencegahan peristiwa serupa di masa depan menuntut langkah konkret yang tidak sekadar imbauan moral:

• Pengawalan Koridor Lalu Lintas: Pengendali aksi mahasiswa wajib memastikan adanya akses perlintasan bagi masyarakat pekerja agar demonstrasi tidak mengorbankan mobilitas warga rentan. Ini adalah praktik yang sudah lazim di banyak negara dengan tradisi demonstrasi panjang.
• Verifikasi Internal Komunitas: Pimpinan komunitas ojek daring perlu membangun mekanisme penyaringan informasi internal guna meredam ajakan aksi balas dendam yang dipicu video viral sepihak. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komunitas.
• Mediasi Formal Multi-Pihak: Otoritas kampus bersama kepolisian setempat perlu membuka forum komunikasi berkala bersama serikat pekerja transportasi untuk menyelesaikan insiden lapangan secara musyawarah sebelum bereskalasi menjadi kericuhan luas.

Namun, dari perspektif kebijakan global, tiga langkah ini baru menyentuh gejala, bukan akar masalah. Selama kota terus didesain tanpa mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna ruang publik — dari mahasiswa hingga pekerja platform — selama itu pula gesekan horizontal akan terus diproduksi. Di Kopenhagen, misalnya, pendekatan shared space telah lama diterapkan untuk memaksa negosiasi sosial antar pengguna jalan. Di Bogotá, pemerintah kota membuka dialog rutin dengan asosiasi pengemudi dan organisasi mahasiswa sebagai bagian dari tata kelola urban. Ini bukan hal yang mustahil untuk ditiru, hanya butuh kemauan politik.

Penutup: Menata Ulang Ruang Publik yang Retak

Insiden benturan antara pengemudi ojek daring dan mahasiswa bukan sekadar berita kriminalitas jalanan. Ia adalah diagnosis atas kegagalan kota dalam mengelola keragaman kepentingan di ruang publik. Selama tata kelola ruang kota lebih berpihak pada efisiensi ekonomi daripada pada keadilan sosial, benturan semacam ini akan terus berulang, hanya berganti pelaku.

Pertanyaan yang tersisa bagi kita semua: apakah kita akan terus menyaksikan kelas pekerja dan kelompok mahasiswa saling melempar batu di jalan yang sama, sementara akar struktural dari keretakan ini dibiarkan menganga? Atau kita mulai menuntut tata kelola ruang publik yang benar-benar inklusif, transparan, dan berbasis mediasi? Pilihan itu, pada akhirnya, bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal visi tentang kota seperti apa yang ingin kita wariskan.